Kekalutan dan Kegaduhan Manajemen Covid-19 Mengecewakan Rakyat

SUARAKU1.COM, Jakarta – Indonesia ini adalah negara dan masyarakat yang menganut paham sosialisme religius atau dengan ide Soekarno yang disebut Pancasila.

Dalam negara Pancasila, manajemen percepatan penanganan Covid-19, selain diatur dengan rambu-rambu hukum, juga diatur dalam etika komunikasi politik yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Tidak mempertentangkan atau membuat kegaduhan.

Peralihan keppres nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas, yang kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 ( Covid-19 ) dan Pemulihan Ekonomi, memberikan celah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan struktur penanangan yamg terlalu gemuk.

Niat presiden untuk percepatan penanganan Covid-19 yang terkonsentrasi pada dua hal prioritas masalah kesehatan dan ekonomi, justru membuat kegaduhan dengan terjadinya pernyataan yang dikeluarkan antara Ketua Komite dengan Gubernur misalnya tentang keberadaan rumah sakit, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Rumah Sakit mendekati kapasitas full. Sedangkan Airlangga mengatakan masih 50% dan masih banyak kapasitas daya tampungnya.

Dua pernyataan pejabat publik ini tentu membingungkan masyarakat yang berdampak pada kegaduhan di sosmed antara para pendukung Anies dan yang kontra.

Ada baiknya presiden melakukan evaluasi dengan memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Kesehatan atau Ketua BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Munardo untuk berbicara ke publik berkaitan dengan perkembangan masalah kesehatan.

Sebagai Menko Ekonomi akan lebih elok jika berbicara khusus masalah ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Begitupun Menteri BUMN Erick Thohir, sebaiknya fokus bagaimana membenahi dan memperkuat BUMN dalam situasi pandemi Covid-19.

Pandangan saya Menko Luhut Panjaitan yang cekatan dengan pengalaman yang mumpuni lebih layak dibanding Airlangga atau Erick Thohir. Dan jika Luhut bekerjasama dengan Menkes Terawan dan Doni Munardo sepertinya akan lebih solid karena semua punya latar belakang militer.

Dalam percepatan penanganan Covid-19 dibutuhkan orang-orang yang disiplin dalam manajemen penanganan pandemi Covid-19.

Semoga Perpers nomor 82 Tahun 2020 bisa segera direvisi untuk mendapatkan kinerja yang lebih solid.

Nanda Abraham
Ex. Ketua Deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu.

About asep

Check Also

MARINIR GELAR UPACARA PERINGATAN HUT KE 75 TNI SECARA VIRTUAL

SUARAKU1.COM, Dispen Kormar (Jakarta) – Bertempat di Lapangan Hijau Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: