UU Cipta Kerja Untuk Mengatasi Pengangguran

Oleh : Prof. Romli Atmasasmita

Bahwa dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law) saya melihat UU Cipta Kerja itu sebagai berikut : Pertama, terkandung karakter yang berbeda dengan UU pada umumnya yang dihasilkan pemerintah dan DPR sejak lama yaitu memuat objek pengaturan lebih dari satu objek yg bersifat sektoral atau multi sektor. Kedua, UU Cipta Kerja juga mengandung lintas multi disiplin hukum. Dlm 15 bab pengaturan terdapat berbagai jenis hukum (hk investasi, hak ketenaga kerjaan, hak pertanahan, hak perizinan, hak admin pemerintahan, dan lain-lain) 79 UU sektoral. Kelemahan implementasi UU yang terjadi selama 75 tahun adalah, koordinasi antar sektoral (K/L) terkait satu sama lain sehingga pelayanan birokrasi yang tidak efisien, berbenturan dan pesaingan ego sektoral. Keadaan ini mengakibatkan tujuan pengaturan tidak atau sulit untuk dicapai sehingga UU sebagai sarana untuk memperkuat proses pembangunan justru menjadi “bottl÷-neck” yang menghambat efisiensi dan efektivitas prmbangunan nasional.

Keadaan ini terjadi ketika pemerintah hendak memperluas kesempatan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran yang semakin meningkat sehubungan jumlah penduduk ketiga se dunia ( 268 juta).

Perluasan lapangan kerja memerlukan dukungan dunia usaha melalui pembukaan investasi seluas-luasnya. Satu-satuny faktor krusial dalam bidang investasi di Indonesia adalah perizinan sejak pendirian perizinan perusahaan samapai dengan aktivitas berusaha.

Telah terbukti dari pengalaman 75 tahun dunia usaha dan masalah tenaga kerja saling berhubungan erat satu sama lain.

Bottle-neck tersebut diperparah oleh perilaku rentseeker dari oknum birokrat, suap, gratifikasi dan korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka cara memandang UU Cipta Kerja tidak cukup memadai hanya dari pendekatan monodisiplin tetapi harus dari pendekatan multidisiplin yang berintikan ilmu hukum dan ilmu ekonomi atau hukum ekonomi yang dilandaskan pada prinsip keseimbangan ( equilibrium), maksimisasi (maximixlzation), dan efisiensi (efficiency) untuk mencapai tujuan kepastian dan keadilan.

Merujuk pada pendekatan prinsip-prinsip ekonomi tersebut ketig tujuan UU Cipta Kerja diharapkan tercapai secara efisien dan efektif.

Demikian analisis teoritik UU Cipta Kerja dari sudut aliran teori socilogical jurisprudence dan pragmatic legal realism.

Saya semakin yakin bahw bagi Indonesia, kedua aliran hak tersebut dapat melengkapi kelemahan aliran positivisme hak dalam
menemukan solusi yang tepat dan bermanfaat di tengah-tengah politik persaingan global.

Oliver Wendell Holmes, hakim federal di AS mengatakam sbb:
For the rational study of law the blackletter man may be the man of the present but the man of the future is the man of statistic and master of economics. (*)

About asep

Check Also

Presiden Jokowi: Pandemi Bukan Penghalang untuk Peringati Hari Batik Nasional

SUARAKU1.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo turut mengucapkan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: